Undang Undang Ketenagakerjaan pdf dan peraturan lain

DAFTAR ISI . . . . klik ==>

UU Ketenagakerjaan pdf

Halaman ini memuat UU Ketenagakerjaan pdf (dengan format pdf – ready for print).

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemenaker Republik Indonesia

UU Ketenagakerjaan pdf

UU dan PP Utama UU Ketenagakerjaan:

UU 13 2003 Ketenagakerjaan – rev UU Cipta Kerja – itokindo – r1
Untuk yang download tgl 23-24 Feb 2021 (masih dalam tahap editing) harap filenya dibuang saja, krn ada beberapa pasal yg belum terhapus

UU 13 2003 Ketenagakerjaan – penyesuaian UU 11 2020

PP turunan dari UU 13 2003 rev UU Cipta Kerja:

Libur Nasional dan cuti bersama tahun 2022 – Perber 3 Menteri – 22 Sept 2021

Dari wikipedia, UU Ketenagakerjaan pdf memberi penjelasan tentang UU Ciptakerja sbb:

Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019, menyampaikan rencananya mengenai perumusan omnibus law bersama DPR. Ia menyebutkan ada dua undang-undang yang akan tercakup di dalamnya, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Pada Februari 2020, pemerintah Indonesia mengajukan undang-undang sapu jagat ke DPR dengan target musyawarah yang selesai dalam tempo 100 hari. Versi draf RUU dikritik oleh elemen media Indonesia, kelompok hak asasi manusia, serikat pekerja, dan organisasi lingkungan hidup karena mendukung oligarki dan membatasi hak-hak sipil rakyat. Di lain pihak, Kamar Dagang dan Industri Indonesia mendukung RUU ini.

Setelah revisi yang dilakukan terhadap beberapa pasal, RUU Cipta Kerja disahkan DPR pada Senin, 5 Oktober 2020, tiga hari lebih cepat dari tanggal pengesahan yang dijadwalkan. Pengesahan RUU juga dilakukan sebelum hari unjuk rasa selanjutnya yang telah direncanakan oleh serikat pekerja. Beberapa jam sebelum disahkan, 35 perusahaan investasi mengirim surat yang memperingatkan pemerintah tentang konsekuensi berbahaya dari RUU tersebut bagi lingkungan.

UU Cipta Kerja merevisi sekitar 79 undang-undang yang telah ada sebelumnya.

UU Ketenagakerjaan pdf – beberapa peraturan sebelumnya:

PP 042 2018 – jenis dan tarif PNBP pada Kemenakertrans

Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia (bhs Inggris) – ILO, isinya: UU 021 2000 – Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU 013 2003 – Ketenagakerjaan (sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003), UU 002/2004 – Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

UU 002 2004 – Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Permenaker 01 2017 – Struktur dan Skala Upah

UU 006 2011 – Keimigrasian – versi itokindo

- Revisi UU Keimigrasian dalam UU CIPTAKER – Tri Anggraini, SH, MH

Delapan poin revisi UU Keimigrasian dalam UU Cipta Kerja meliputi:

1. Visa Indonesia dapat berupa stiker visa atau visa elektronik dan dapat tidak diterbitkan di KBRI/KJRI (Pasal 1 angka 18). Izin Tinggal dapat berbentuk manual atau izin tinggal elektronik (Pasal 1 angka 21).
2. Visa Kunjungan diberikan juga untuk kegiatan pra-investasi (Pasal 38).
3. Visa Tinggal Terbatas (VITAS) diberikan juga untuk Orang Asing sebagai rumah kedua (Pasal 39 huruf a) dan VITAS selanjutnya diatur dalam PP (Pasal 39 ayat 3).
4. Visa kunjungan dapat tidak lagi diterbitkan di KBRI/KJRI (Pasal 40 ayat 2) dan Visa kunjungan diterbitkan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri di KBRI/KJRI (Pasal 40 ayat 3).
5. Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang diterbitkan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), Orang Asing tidak perlu melapor ke kantor imgirasi (Pasal 46 ayat 4).
6. Izin Tinggal Tetap (ITAP) dapat diberikan juga keapda Orang Asing sebagai rumah kedua (Pasal 54 ayat 1 huruf a) dan ketentuan selanjutanya tentang ITAP diatur dalam PP (Pasal 54 ayat 4).
7. Ketentuan penjaminan (sponsorship) tidak berlaku bagi pelaku usaha asing atau penanam modal/investor asing (Pasal 63 ayat 4 huruf b), serta pembebasan penjaminan yang bersifat resiprokal (Pasal 63 ayat 4 huruf c). Pelaku Usaha/investor asing menyetorkan jaminan keimigrasian sebagai pengganti penjamin (Pasal 64 ayat 6). Ketentuan selanjutnya tentang tata cara penjaminan diatur dalam PP (Pasal 64 ayat 7).
8. Orang Asing di Indonesia wajib menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggalnya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi dalam rangka pengawasan keimigrasian (Pasal 71 ayat 1 huruf b). Ketentuan selanjutnya tentang pemenuhan kewajiban keimigrasian diatur dalam PP (Pasal 71 ayat 2).
sumber: https://www.kompasiana.com/ridwan-arifinjazz/5f7cfd8dd541df2de46961c2/disahkan-ini-8-poin-revisi-uu-keimigrasian-dalam-uu-cipta-kerja-omnibus-law?page=all
Daftar alur pelayanan perizinan pengunaan TKA – Kemenaker