Manajemen Bisnis Keuangan + Kesehatan

Kami sejak tahun 2009 menyediakan materi Kesehatan yang berguna untuk anda pribadi dan materi Manajemen yang berguna untuk perusahaan (karir) anda

Hukum Perusahaan

Hukum Perusahaan pdf yang menarik untuk diketahui

Hukum Perusahaan pdf

Struktur RUU Cipta kerja dari Kompas

Halaman ini berisi materi Hukum Perusahaan pdf yang mayoritas dalam format pdf, yang terkait dengan aspek legal suatu perusahaan yang berbadan hukum, OSS (Online Single Submission) dan INSW (Indonesia National Single Window), serta informasi lain yang berhubungan.

Materi Hukum Perusahaan pdf ini dibuat terutama untuk membantu mengenal dan administrasi dokumen legal utama dalam perusahaan serta dasar hukum dan penjelasannya bagi pengguna awam, terutama untuk yang tidak sekolah hukum. Patokan Utama

.

FAQ Manajemen Personalia dan Umum 2025

Pengantar untuk masalah Personalia dan Umum tahun 2025 – 2030. Menjadi solusi lengkap hukum perusahaan untuk semua tantangan HR dan manajemen personalia Anda: FAQ seputar BPJS, PPh 21, rekrutmen, PHK, dan banyak lagi, lengkap dengan jawaban singkat dan solusi.

Info lengkap dan download di: FAQ Manajemen Personalia dan Umum

PP lain turunan UU Cipta Kerja

Keunggulan materi Undang Undang / PP versi itokindo.org: DAFTAR ISI untuk yang tebalnya lebih dari 40 halaman, jumlah halaman lebih sedikit, buku lebih tipis, format kertas internasional – A4, lebih praktis untuk dibawa ke ‘sana sini’. Tinggal print dan jilid, dengan petunjuk ke copy center: copy cover, jilid langsung, punggung). Versi lama kami semua dalam format diktat (halakan genap kosong), kecuali yang ada keterangan bolak-balik.  

.

Strategi Tax Planning Indonesia – Panduan Komprehensif Optimalisasi Pajak

Tax Planning Individu dan Perusahaan, 20 peluang tax avoidance untuk WP Pribadi dan WP Badan, 100 masalah pajak dan solusi untuk WP Pribadi dan WP Badan, Checklist Tax Planning untuk WP Pribadi dan WP Badan.

Info lengkap dan download di: Strategi Tax Planning Indonesia 2025

Susunan dalam satu Naskah UU Pajak 2023 oleh Dirjen Pajak:

.

Hukum Perusahaan – Utama

Online Single Submission (OSS)

OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Agar lebih mempermudah dan mengurangi birokrasi proses perizinan dalam pendirian perusahaan, pemerintah Indonesia tahun 2018 telah mengintegrasikan proses perizinan dengan sistem pengelolaan perizinan terpadu secara elektronik yang disebut dengan Online Single Submission (OSS). Dasar hukumnya:

Hasil dari OSS – dokumen legal Utama:

  • NIB (Nomor Induk berusaha), diterbitkan dari Pemerintah RI lewat OSS
    • NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah dokumen yang berfungsi sebagai pengganti TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor) dan hak Akses Kepabeanan.

Dokumen legal lain yang diterbitkan bersamaan dengan NIB:

  • SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
  • Izin Lokasi
  • Izin Lingkungan
  • Izin Usaha Industri (IUI)
  • Perizinan Usaha Berbasis Risiko, diterbitkan dengan proses tambahan

Selain Akta Pendirian, dokumen tsb diatas adalah inti surat Legal Perusahaan. Simpan softcopy di satu directory di cloud (google drive, Cs) dan satu master copy di CPU pemilik perusahaan / Corporate Secretary / Manajer HR dan GA.

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)

.

INSW (Indonesia National Single Window)

INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision making for customs release and clearance of cargoes). Situs yang melayani aktivitas Perdagangan Internasional; banyak membantu proses trading di Indonesia sudah menjadi Indonesia National Single Window, sehingga semua proses trading dapat diawasi dan dimonitor oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menyediakan informasi mengenai: HS Code, LARTAS, Regulation Repository, Rules Of Origin, List of Authorized Traders, Trade Simulation, Exchange Rate, Manifest Information.  

.

Hukum Perusahaan – Operasional

Selain inti surat Hukum Perusahaan, berikut adalah ‘standar’ Surat-surat Legal yang harus ada dalam operasional suatu perusahaan.

Untuk perusahaan non Publik, biasanya ada dokumen yang disimpan oleh pemilik perusahaan / Corporate Secretary / Manajer HR dan GA / Manajer Akuntansi Keuangan.

.

Disimpan pemilik perusahaan / Direksi

  • Asli Sertifikat HGB (/Hak Milik/…/Hak Tanggungan) tanah dan bangunan milik perusahaan
  • Asli BPKB semua Kendaraan milik perusahaan
  • Asli Akta Notaris pendirian PT / CV (sejak perusahaan berdiri s/d yang terakhir)
  • Asli IMB (Izin Mendirikan bangunan) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
  • Asli Akta Notaris Perjanjian Kredit Bank
  • Asli Dokumen Perjanjian Kredit Leasing
  • Asli Dokumen Appraisal Perusahaan

.

Disimpan Corporate Secretary /

Softcopy / hardcopy dari:

  • NIB (Nomor Induk berusaha), diterbitkan dari Pemerintah RI lewat OSS. NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan dokumen pengganti TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor) dan hak Akses Kepabeanan.
  • SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
  • Izin Lokasi
  • Izin Lingkungan
  • Izin Usaha Industri (IUI)
  • Perizinan Usaha Berbasis Risiko, diterbitkan dengan proses tambahan
  • Company Profile perusahaan

.

Disimpan Manajer Akuntansi Keuangan

  • Asli Kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
  • Asli Surat Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak)
  • Laporan Keuangan (audited) – 5 tahun terakhir
  • Laporan SPT PPh Badan – 5 tahun terakhir
  • Copy Akta Notaris Perjanjian Kredit Bank
  • Copy Dokumen Perjanjian Kredit Leasing

.

Surat yang mestinya tidak diperlukan lagi

  • Izin Gangguan (HO) tidak usah dibuat lagi, sudah dicabut dengan UU Cipta Kerja
  • TDP (Tanda Daftar Perusahaan), sekarang tidak perlu lagi, diganti dengan NIB (OSS)
  • SK Domisili Perusahaan:  tidak berlaku lagi setelah berlakunya UU Cipta Kerja.

.

Link aturan lain hukum perusahaan

.

Special Report – World Justice Project

  • World Justice Project (WJP) Rule of Law Index® adalah sumber terkemuka di dunia untuk data asli dan independen tentang supremasi hukum. Sekarang mencakup 128 negara dan yurisdiksi, Indeks ini mengandalkan survei nasional lebih dari 130.000 rumah tangga dan 4.000 praktisi hukum dan para ahli untuk mengukur bagaimana aturan hukum dialami dan dirasakan di seluruh dunia. Negara hukum yang efektif mengurangi korupsi, memerangi kemiskinan dan penyakit, dan melindungi orang dari ketidakadilan besar dan kecil. Ini adalah dasar bagi komunitas keadilan, peluang, dan perdamaian — yang menopang pembangunan, pemerintahan yang bertanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar.

Terbit tiap akhir tahun:

.

Hukum Perusahaan pada PT (Perseroan Terbatas)

dari Undang2 Ciptaker – PP Modal Dasar … Usaha Mikro Kecil

  Setelah final, lakukan cek status hukum perusahaan, di DITJEN Administrasi Hukum Umum ONLINE – Profil Perusahaan, caranya:

  1. beli voucher (Pemesanan Voucher hanya dapat di dilakukan oleh Notaris yang sudah login di sistem AHU Online).
  2. Masukkan Nama PT/ Yayasan /Perkumpulan /Fiducia yang mau dicari profilnya

.

Index Hukum Perusahaan pada PT, CV, Yayasan, LSM,

Silakan ke link irmadevita com 

.

Hukum Perusahaan untuk General Affair

.

Materi Hukum Perusahaan lainnya

Undang Undang / PP lain: 

.

.

.